PENCAPAIAN KAMI

Pencapaian KEMITRAAN dilihat dari kontribusinya terhadap tingkat hasil, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu perubahan kebijakan, penciptaan lingkungan yang mendukung, dan peningkatan kesejahteraan. Pencapaian yang berbeda dalam memberikan kontribusi terhadap perubahan kebijakan terlihat pada tingkat yang berbeda, yaitu di tingkat regional (di luar Indonesia), tingkat nasional dan tingkat lokal. Di tingkat regional (Asia Tenggara), melalui Proyek IKAT-US (Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara), KEMITRAAN berupaya membangun kapasitas mitra organisasi masyarakat Timor Leste yang belakangan berhasil berkontribusi dalam upaya advokasi mereka untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 3,3% (dari 32,2% menjadi 38,5%).

Di tingkat nasional, KEMITRAAN antara lain berhasil berperan penting dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 dan berhasil mengadvokasi pelebaran kawasan hutan warga yang telah dilegalkan (Community Based Forest Management/CBFM) dengan sekitar 800 ribu ha (dari 600 ribu ha di tahun 2011 menjadi 1,4 juta ha di tahun 2015). Selain itu, KEMITRAAN juga berkontribusi dalam perubahan peraturan menteri tentang sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK/Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan berhasil melembagakan upaya reformasi Polri melalui Keputusan Kapolri No. Kep/800/IX/2015.

Di tingkat daerah, KEMITRAAN berkontribusi secara signifikan dalam penerbitan sekitar 40 kebijakan dan peraturan daerah (perda dan peraturan walikota) tentang sistem pengadaan elektronik yang terbukti menghemat sekitar 10% dari anggaran daerah. Selain itu, KEMITRAAN turut berkontribusi dalam percepatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) melalui penerbitan peraturan bupati.

Sebagian besar kerja KEMITRAAN telah secara strategis menciptakan lingkungan pendukung yang dapat mendorong upaya reformasi tata pemerintahan. Lingkungan pendukung yang efektif ditunjukkan antara lain melalui pembuatan Indonesia Governance Index yang dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan untuk meningkatkan tata pemerintahan daerah dan sekaligus memberdayakan masyarakat sipil dalam mempengaruhi, memantau dan mengawasi proses pembuatan kebijakan. KEMITRAAN menciptakan terobosan dalam pemberantasan korupsi khususnya di bidang sumber daya alam bekerja sama dengan KPK dan menyelesaikan pertentangan klaim penguasaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat, serta secara intensif berperan dalam meningkatkan daerah resapan air dan mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.

Melalui Program Tata Kelola Hutan KEMITRAAN, KEMITRAAN telah terbukti secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan dengan membantu mereka mendapatkan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.